Jurnal Ekonomi Balance Ekonomi Dan Bisnis

ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA NELAYAN SKALA KECIL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Tujuan penelitian adalah mengetahui fenomena pembiayaan nelayan skala kecil

di kelurahan Untia serta kesesuaian pembiayaan nelayan skala kecil yang

berasal dari pembiayaan syariah. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

fenomena pembiayaan yang selama ini nelayan akses melanggar etika pinjam-

meminjam dalam Islam, serta model pembiayaan yang sesuai adalah

pembiayaan syariah. Langakah pertama yaitu melepaskan nelayan dari

pembiayaan yang merugikannya dengan cara memberikan pembiayaan dengan

model qardh, dan jika sudah terlepas dan menginginkan pembiayaan yang lebih

maka pembiayaan yang dapat diberikan sesuai dengan permasalahannya. Jika

permasalahan dikarenakan faktor teknik maka model pembiayaan yang dapat

diberikan adalah ijarah dan murabahah. Jika permasalahan dikarenakan faktor

kultural maka model pembiayaan yang diberikan adalah Qardh. Permasalahan

dikarenakan faktor alamiah maka model pembiayaan yang dapat diberikan

adalah qardh pendidikan dan salam. Jika permasalahan dikarenakan faktor

pengadaan infrastruktur maka model pembiayaan yang dapat diberikan adalah

kebijkan melalui sukuk.

PENDAHULUAN

LATAR Belakang

Sektor perikanan memiliki arti penting dalam mendukung rantai ketahanan

pangan, dimana kebutuhan protein dunia dapat dipenuhi oleh sumber daya

perikanan, baik dari perikanan tangkap mau pun budidaya (KKP, 2013).

Perikanan skala kecil memberikan kontribusi lebih dari setengah laut di dunia,

yang hampir semua diperuntukkan secara langsung untuk konsumsi manusia.

Sub-sektor ini mempekerjakan lebih dari 90% dari 35 juta nelayan tangkap dunia

dan mata pencaharian sekitar 357 juta orang secara tidak langsung dipengaruhi

oleh perikanan skala kecil (Patiung, 2015). Dengan melihat peranan perikanan

skala kecil, maka FAO (Food and Agriculture Organization) yang mendapat

dukungan dari KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) menjadikan perikanan

skala kecil sebagai isu yang penting saat ini dengan membentuk FAO Technical

Consultation on International Guidelines for Securing Sustainable Small Scale

Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication.

Pedoman perlindungan ini berpihak pada nelayan skala kecil dan

masyarakat pesisir karena diakui bahwa peningkatan perikanan skala kecil

sebagai kontributor utama untuk pengentasan kemiskinan dan ketahanan

pangan (FAO, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa perikanan skala kecil memang

membutuhkan perhatian yang lebih untuk perbaikan kualitas dan tentunya untuk

perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan yang menjadi aktor dalam

pengelolaan hasil perikanan skala kecil tersebut. Disisi lain berdasakan kategori

pekerjaan nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok

masyarakat miskin lainnya (the poorest of the poor) (Adibah, 2010).

Based on data from the World Bank on poverty, Berdasarkan data World

Bank mengenai kemiskinan, bahwa 108,78 juta orang atau 49 persen dari total

penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Badan

Pusat Statistik (BPS), dengan perhitungan berbeda dari Bank dunia,

mengumumkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 34,96 juta orang (15,42

persen). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan

ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS. Sebagian besar (63,47 persen) penduduk

miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan (BPS, 2008). Serta

fenomena pembiayaan yang selama ini nelayan akses yang justru merugikannya

seperti dalam penelitian Adiba (2010) Permasalahan pada pembiayaan yang

dialami nelayan tradisional di pantai Grajagan, kabupaten Banyuwangi.

Nelayan skala kecil juga dihadapkan pada banyak masalah agar mereka

dapat survive untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai dari

rendahnya harga jual hasil ikan tangkapan, lemahnya posisi tawar dengan para

pemilik modal, rendahnya kualitas SDM, rendahnya penguasaan teknologi, dan

maraknya praktek illegal fishing adalah gambaran ketidakadilan sistem perikanan

dan kelautan. Sementara itu, para nelayan selaku garda terdepan pemanfaatan

potensi perikanan, yang didominasi oleh 94% nelayan tradisional, selalu menjadi

“pihak yang kalah” karena dihadapkan pada ketidakadilan sistem yang

cenderung memihak pada ”pihak yang kuat” Untuk itu, suka atau tidak suka

nelayan perlu tambahan modal dari pihak lain. Hal ini didukung oleh hasil

penelitian (Kusumastanto, 2002).

Nelayan secara sadar sangat membutuhkan peran tengkulak maupun

rentenir, sebagai suatu sistem sosial, yang pada akhirnya menjerat mereka

sendiri untuk tetap terperangkap dalam kondisi kemiskinan berkelanjutan. Sistem

ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Persoalan keterbatasan

modal, pengetahuan, keahlian, penggunaan teknologi alat tangkap dan

overfishing seringkali dinyatakan sebagai penyebab kemiskinan atau rendahnya

peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan (Imron, 2011). Modal menjadi

faktor pembatas optimasi usaha yang dilakukan oleh nelayan, hal ini senada

yang diungkapkan dalam penelitian Retnowati (2011) Dari sisi ekonomi hasil

tangkapan nelayan masih jauh dari memadahi untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya.

PEMBIAYAAN SYARIAH

Distribution of funds in Islamic banks for customer financing consists of four

categories, namely:

1. Prinsip Jual Beli (Ba’i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubung dengan adanya perpindahan

kepemilikan barang atau benda (tranfer of property). Tingkat keuntungan bank

ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan

waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut :

(a) Pembiayaan Murabahah

(b) Pembiayaan Salam

(c) Pembiayaan Istishna

2. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya

prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaanya terletak

pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang,

pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

3. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah

sebagai berikut:

(a) Pembiayaan Musyarakah

(b) Pembiayaan Mudharabah

4. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga

akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan,

tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Pengertian Nelayan Skala Kecil

Nelayan dapat didefinisikan sabagai orang atau komunitas orang yang

secara keseluruhan atau sebagai dari hidupnya tergantung dari kegiatan

menangkap ikan. Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan

dalam karakteristik sosial dan kependudukannya. Perbedaan tersebut dapat

dilihat pada kelompok umur, pendiddikan, status sosial, dan kepercayaan. Dalam

satu kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam

pengertian hubungan diantara sesama nelayan maupun di dalam hubungan

bermasyarakat Townsley (1998). Pengertian Etika Pinjam Meminjam Dalam Islam

Menurut Adhiba (2010) Rasulullah SAW banyak memberikan petunjuk

mengenai etika pinjam meminjam dalam Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran, dalam Islam kejujuran

merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah bersabda:

“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib,

kecuali ia menjelaskan aibnya”. ( HR.al-Quzwani)

2. Kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut

Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya,

tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai

implikasi sosial kegiatan bisnis.

3. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi mudharat yang dapat mergikan

dan merusak kehidupan individu dan sosial.

4. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya

5. Memberikan tenggang waktu apabila yang mempunyai hutang belum

mampu membayar.

Berdasakan fenomena-fenomena pembiayaan nelayan skala kecil di

kelurahan Untia dimana nelayan untuk memenuhi kebutuhan akan modalnya

mereka mengambil pinjaman dari berbagai tempat seperti koperasi, rentenir,

warung, dan juga tetangga/sanak saudara. Dalam penelitian ini, menganalisis

fenomena-fenomena pembiayaan di kelurahan Untia dengan melihat berbagai

aspek seperti : jaminan, jangka waktu pembayaran, bunga pinjaman serta bentuk

pinjaman. 

Pelaksanaan etika pinjam meminjam dan Solusi Pembiayaan Nelayan

Berdasarkan hasil analisis, fenomena-fenomena pembiayaan di kelurahan Untia

pada masyarakat nelayan skala kecil, dapat dikatakan masih banyak yang

melanggar etika meminjam dalam Islam, berikut pelaksanaan pelanggaran etika

pinjam meminjam dan solusi pembiayaan untuk nelayan.

1. Nelayan di kelurahan Untia meminjam untuk usahanya di rentenir, koperasi

dan warung. Mereka tidak memberikan tenggang waktu apabila nelayan

belum mampu membayar pinjaman, serta jaminan atas pinjaman tersebut

akan disita tanpa melihat apa penyebab mereka tidak dapat menbayar

pinjaman tersebut.

2. Bisnis yang dilaksanakan harus bersih dari unsur riba. Riba dalam Islam

tidak diperkenankan, sebagai yang dijabarkan dalam ayat dan al-Qur’an

diantaranya sebagai adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil...(an-Anisa :29)

Dalam praktik peminjaman yang dilakukan nelayan di kelurahan Untia, setiap

pinjaman dikenakan tambahan.

3. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut

Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya,

tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai

implikasi sosial kegiatan bisnis.

4. Segera melunasi pinjaman yang menjadi kewajibannya. Sesuai dengan etika

bisnis Islam, para nelayan seharusnya segera melunasi pinjaman, tetapi

karena keadaan ekonomi mereka tidak bisa memenuhinya.

5. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelahan

antara kedua belah pihak (sama-sama rela). Dalam hal ini pengambilan

pinjaman di warung misalnya nelayan meminjam dalam bentuk barang,

pemilik warung menentukan harga dari barang yang dipinjam nelayan

namun harga barang tersebut lebih mahal dari harga normalnya. 

Model Lembaga Keuangan Syariah Untuk Solusi Kesesuaian Permasalahan

Nelayan Skala Kecil

Berangkat dari fenomena-fenomena permasalahan pembiayaan nelayan

yang selama ini mereka akses yang justru merugikannya Adiba (2010) dan

Harianto (2014). Serta berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi nelayan

skala kecil di keluahan Untia, dengan demikian peran lembaga keuangan syariah

menjadi sangatlah penting melalui berbagai pembiayaan yang diberikan, dianggap.paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi nelayan skala kecil. Langka pertama yang dapat dilakukan adalah melepaskan nelayan dari pembiayaan yang justru merugikannya yaitu dengan dengan cara memberikannya model pembiayaan syariah yaitu qardh. Model pembiayaan qordh ini merupakan bentuk pinjaman tanpa bunga dalam bentuk pinjaman tunai (cash advanced) nelayan tesebut dapat mengambil kapan saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kalaupun dalam batas waktu belum mampu membayar maka bisa diputihkan.Tentunya dalam hal ini pihak lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa nelayan tersebut memang sudah berusaha dan benar-benar tidak mampu atau ada musibah lain dan bukan kesengajaan.

Model pembiayaan yang dapat diberikan untuk ini adalah pembiayaan

Qard. Qard merupakan bentuk pembiayaan tanpa bunga, pembiayaan ini berasal

dari zakat, sedekah, infak dimana mereka dapat mengembalikan modal sesuai

dengan batas waktu yang telah disepakati. Kalaupun dalam batas waktu belum

mampu membayar atau bahkan tidak dapat membayar maka bisa diputihkan.

Tentunya dalam hal ini pihak lembaga keuangan harus memastikan bahwa

nelayan tersebut memang telah berusaha dan benar-benar tidak mampu atau

ada musibah lain dan bukan kesengajanya. Kedua, jika tejadi karena musim

panceklik seperti ombak besar, musim hujan dimana nelayan pada saat itu

benar-benar tidak memperoleh pendapatan sama-sekali maka akad/model

pembiayaan syariah yang seharusnya diberikan kepada nelayan adalah model

pembiyaan salam.

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan

belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara

pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara

nasabah bertindal sebagai penjual. Dengan demikian lembaga keuangan

meminta nelayan untuk membuat barang yang sesuai dengan keahlian mereka,

misalnya saja membuat alat tangkap (misalnya jaring) kemudian hasilnya dijual

kepada lembaga keuangan syariah. Hal ini akan lebih mudah apabila lembaga

keuangan syariah juga memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan nelayan atau

telah memiliki jaringan dengan pedagang alat tangkap nelayan.